Perusahaan Perkebunan Wajib Berikan Golden Share untuk Rakyat
04 Mei 2015
Admin Website
Berita Daerah
4811
.JPG)
SAMARINDA. Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak meminta seluruh perusahaan
perkebunan memberikan golden share 20 persen kepada rakyat di sekitar
lokasi perkebunan.
Golden share dimaksud berupa perkebunan yang diberikan kepada rakyat sekitar (plasma). Program plasma ini diyakini akan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Ini yang pernah saya lakukan di Kutai Timur dan alhamdulillah rakyat senang karena mereka merasakan betul manfaatnya," kata Awang Faroek Ishak di Kantor Gubernur Kaltim baru-baru ini.
Dengan memberikan golden share tersebut, perusahaan turut mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam pengelolaan perkebunan. Artinya program tersebut mendukung pemerintah dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Menyukseskan program ini, Pemprov Kaltim berkomitmen memberikan pelayanan kepada pengusaha yang akan membuka usaha dengan memberikan izin lebih cepat.
"Jadi tekad kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat betul-betul terwujud. Artinya, jika perusahaan tersebut komitmen untuk memberikan plasma kepada masyarakat, maka proses izin usaha mereka kita permudah, insyallah dua hari selesai melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)," tegas Gubernur.
Komitmen ini menjadikan daerah ini ke depan tidak lagi bergantung pada sumber daya alam. Artinya ke depan daerah hanya bergantung pada sumber daya yang dapat diperbaharui, seperti perkebunan.
Bahkan saat ini untuk mendukung sumber daya yang dapat diperbaharui, Pemprov Kaltim terus membangun kawasan industri pengolahan yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat.
"Makanya itu, hingga saat ini kita terus membangun kawasan industri di daerah. Contohnya Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kutai Timur. Diharapkan kawasan ini mampu mendukung pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah produksi perkebunan Kaltim. Dengan industri tersebut, maka daerah ini akan mampu menciptakan produk siap jual dengan kemasan yang lebih baik," jelasnya.
Apalagi, KIPI Maloy telah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan jelang akhir masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diresmikan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung pada 2014. (jay/sul/es/hmsprov)
SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM
Golden share dimaksud berupa perkebunan yang diberikan kepada rakyat sekitar (plasma). Program plasma ini diyakini akan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Ini yang pernah saya lakukan di Kutai Timur dan alhamdulillah rakyat senang karena mereka merasakan betul manfaatnya," kata Awang Faroek Ishak di Kantor Gubernur Kaltim baru-baru ini.
Dengan memberikan golden share tersebut, perusahaan turut mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam pengelolaan perkebunan. Artinya program tersebut mendukung pemerintah dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Menyukseskan program ini, Pemprov Kaltim berkomitmen memberikan pelayanan kepada pengusaha yang akan membuka usaha dengan memberikan izin lebih cepat.
"Jadi tekad kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat betul-betul terwujud. Artinya, jika perusahaan tersebut komitmen untuk memberikan plasma kepada masyarakat, maka proses izin usaha mereka kita permudah, insyallah dua hari selesai melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)," tegas Gubernur.
Komitmen ini menjadikan daerah ini ke depan tidak lagi bergantung pada sumber daya alam. Artinya ke depan daerah hanya bergantung pada sumber daya yang dapat diperbaharui, seperti perkebunan.
Bahkan saat ini untuk mendukung sumber daya yang dapat diperbaharui, Pemprov Kaltim terus membangun kawasan industri pengolahan yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat.
"Makanya itu, hingga saat ini kita terus membangun kawasan industri di daerah. Contohnya Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kutai Timur. Diharapkan kawasan ini mampu mendukung pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah produksi perkebunan Kaltim. Dengan industri tersebut, maka daerah ini akan mampu menciptakan produk siap jual dengan kemasan yang lebih baik," jelasnya.
Apalagi, KIPI Maloy telah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan jelang akhir masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diresmikan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung pada 2014. (jay/sul/es/hmsprov)
SUMBER : HUMAS PROV. KALTIM
.JPG)
